Pernikahan sering kali dibicarakan sebagai hubungan yang dibangun atas dasar cinta, kepercayaan, komitmen, dan kesediaan untuk saling menerima. Dua orang memutuskan hidup bersama, berbagi tanggung jawab, dan menghadapi berbagai persoalan sebagai sebuah keluarga. Namun, ada satu hal yang menurut saya juga penting untuk diperhatikan, yaitu bagaimana relasi kuasa terbentuk di dalam pernikahan.

Sebab, meskipun dua orang sudah terikat dalam hubungan yang sama, bukan berarti keduanya selalu memiliki posisi tawar yang setara. Ada kalanya salah satu pihak mempunyai kendali lebih besar, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, maupun pengaruh sosial. Sementara pihak lainnya berada dalam posisi yang lebih bergantung sehingga tidak memiliki keleluasaan yang sama untuk menyampaikan pendapat atau mengambil keputusan.

Dalam kondisi seperti ini, hubungan bisa menjadi tidak seimbang. Bahkan, ketika ketimpangan tersebut dibiarkan, ada kemungkinan salah satu pihak menggunakan kekuasaannya untuk memperlakukan pasangan secara sewenang-wenang.

Saya kemudian teringat sebuah penelitian yang saya bacakan di komunitas Kenal Jurnal. Menarik, karena pembahasannya cukup meresahkan kebanyakan orang, yaitu topik poligami.

Penelitian itu tentang perspektif perempuan Persatuan Islam (Persis) terhadap poligami di Garut. Ada satu bagian dari penelitian tersebut yang membuat saya tertarik untuk memikirkan kembali pentingnya daya tawar perempuan dalam pernikahan.

Isi penelitiannya boleh teman-teman cek di link di atas ya.

Belajar dari Penelitian tentang Perempuan Persis di Garut

Penelitian yang dilakukan Nurul Irfan tersebut membahas bagaimana perempuan Persis memandang dan memaknai poligami dalam kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif interaksionisme simbolik dan konstruksi sosial.

Salah satu hal menarik dari penelitian tersebut adalah bagaimana lingkungan sosial dan budaya ikut membentuk cara perempuan memandang praktik poligami.

Dalam konteks masyarakat yang diteliti, perempuan memiliki ruang partisipasi yang cukup besar dalam kehidupan ekonomi keluarga. Latar belakang masyarakat agraris dan budaya bekerja bersama memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut berkontribusi dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, perempuan bukan hanya berada di ranah domestik, tetapi juga mempunyai peran dalam menopang kehidupan keluarga.

Di sisi lain, lingkungan sosial mereka juga memiliki kecenderungan mengagungkan prinsip pernikahan monogami. Poligami memang dipahami sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran agama, tetapi pemahaman tersebut tidak otomatis membuat mereka ingin mempraktikkannya.

Menariknya, poligami justru tidak menjadi praktik yang lazim di lingkungan sosial tersebut. Dalam beberapa konteks, pembicaraan tentang poligami bahkan lebih sering muncul sebagai bahan candaan.

Saya tidak bermaksud menyimpulkan bahwa kesetaraan ekonomi perempuan merupakan satu-satunya alasan mengapa poligami jarang dipraktikkan di sana. Ada faktor sosial, budaya, dan pemaknaan agama yang turut memengaruhinya.

Namun, satu hal yang menarik perhatian saya adalah bagaimana perempuan yang mempunyai ruang partisipasi dan posisi sosial relatif setara memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan sikap terhadap kehidupan pernikahannya.

Dari sini saya mulai berpikir bahwa kemandirian dan daya tawar perempuan bukan sekadar persoalan aktualisasi diri. Ada aspek perlindungan diri yang juga perlu diperhatikan.

Ketika Kekuasaan Terlalu Besar, Hubungan Bisa Kehilangan Keseimbangan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah melihat hubungan yang salah satu pihaknya begitu dominan. Ia lebih banyak menentukan keputusan, merasa pendapatnya paling penting, bahkan terkadang tidak terlalu mempertimbangkan perasaan orang lain.

Hal seperti ini bisa terjadi dalam pernikahan.

Ketika seorang suami mempunyai penghasilan, pekerjaan, dan posisi sosial yang jauh lebih kuat dibandingkan istrinya, sementara sang istri sepenuhnya bergantung kepadanya, terbentuklah kondisi yang memungkinkan terjadinya ketimpangan relasi kuasa.

Tentu saja, tidak semua suami yang menjadi pencari nafkah utama akan bersikap demikian. Banyak laki-laki yang tetap menghargai istrinya, memberikan ruang untuk berpendapat, dan tidak menggunakan keunggulan ekonominya untuk mendominasi keluarga.

Persoalannya bukan terletak pada siapa yang menghasilkan lebih banyak uang, melainkan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan.

Sebab, kekuasaan bisa menjadi ujian karakter bagi siapa saja. Seseorang yang awalnya terlihat baik, ramah, dan penuh perhatian pun bisa menghadapi godaan ketika memiliki kendali yang terlalu besar atas kehidupan orang lain.

Ada kemungkinan seseorang mulai merasa lebih tinggi, lebih berhak menentukan segalanya, bahkan menganggap pihak yang bergantung kepadanya tidak memiliki posisi yang cukup kuat untuk membantah.

Dalam pernikahan, situasi seperti ini dapat membuat istri kesulitan menyampaikan keberatan. Ia mungkin memilih diam karena takut kehilangan dukungan finansial, khawatir terhadap masa depan anak-anak, atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Lama-kelamaan, ketergantungan tersebut bisa membuat seseorang bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Perlakuan merendahkan, kekerasan verbal, tekanan psikologis, bahkan kekerasan fisik bisa terjadi ketika salah satu pihak merasa memiliki kuasa lebih besar dan tidak terbiasa menghormati batasan pasangannya.

Di sinilah menurut saya pentingnya membicarakan daya tawar perempuan.

Kemandirian Perempuan Adalah Salah Satu Bentuk Perlindungan Diri

Saya merasa bahwa semakin terbukanya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan karier merupakan sesuatu yang patut kita syukuri.

Perempuan sekarang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuan, memperoleh penghasilan sendiri, membangun jaringan sosial, dan mengambil keputusan atas kehidupannya.

Hal tersebut bukan semata-mata tentang mengejar kesuksesan atau membuktikan bahwa perempuan bisa melakukan segala sesuatu yang dilakukan laki-laki.

Lebih dari itu, kemandirian memberikan perempuan pilihan.

Ketika seorang perempuan mempunyai kemampuan ekonomi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai, ia memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat dan mempertahankan keputusan. Ia tidak harus selalu menyetujui sesuatu hanya karena takut kehilangan sumber penghidupan.

Menurut saya, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan diri yang penting.

Sebab, kita tidak pernah benar-benar mengetahui bagaimana perjalanan sebuah pernikahan ke depannya. Seseorang bisa saja menikah dengan pasangan yang sangat baik, penuh perhatian, dan bertanggung jawab. Namun, kehidupan terus berjalan. Manusia bisa berubah, keadaan ekonomi bisa berganti, dan dinamika hubungan juga bisa mengalami banyak penyesuaian.

Karena itu, memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri merupakan bekal yang berharga.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa perempuan harus selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa bantuan suami. Dalam pernikahan, saling membantu dan bergantung dalam batas yang sehat justru merupakan bagian dari kehidupan bersama.

Namun, ada perbedaan antara saling membutuhkan dan kehilangan kemampuan untuk menentukan nasib sendiri.

Daya tawar memungkinkan perempuan tetap menjadi individu yang mempunyai suara dalam hubungan. Bukan untuk menguasai suami, bukan pula untuk memenangkan persaingan antara laki-laki dan perempuan, melainkan agar keduanya bisa menjalani pernikahan dengan posisi yang saling menghormati.

Daya Tawar Tidak Hanya Dibangun dengan Uang dan Kekuasaan

Meskipun demikian, saya juga berpikir bahwa kemandirian ekonomi saja tidak cukup untuk membangun hubungan pernikahan yang sehat.

Sebab, apa gunanya seseorang mempunyai penghasilan besar, pendidikan tinggi, dan posisi sosial yang baik, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menghargai orang lain?

Perempuan yang mandiri juga tetap perlu mengembangkan karakter yang baik. Begitu pula laki-laki. Keduanya membutuhkan kedewasaan, empati, kebijaksanaan, dan kemampuan mengelola emosi.

Kemandirian tanpa disertai karakter yang baik justru berpotensi melahirkan bentuk dominasi baru. Seseorang bisa saja merasa lebih berhak mengatur pasangan karena mempunyai penghasilan lebih besar atau merasa lebih unggul dalam hal pendidikan.

Padahal, tujuan dari kesetaraan bukan memindahkan posisi dominasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Menurut saya, kekuatan dan kebaikan seharusnya berjalan beriringan.

Kekuatan memberikan seseorang kemampuan untuk mempertahankan diri, menyampaikan pendapat, dan mengambil keputusan. Sementara karakter yang baik membuat seseorang mampu menggunakan kekuatannya secara bijaksana.

Orang yang memiliki empati tidak akan mudah merendahkan pasangannya hanya karena sedang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Orang yang mempunyai kedewasaan emosional juga akan berusaha memahami bahwa pasangannya memiliki perasaan dan kebutuhan yang tidak boleh diabaikan.

Dengan demikian, daya tawar bukan hanya persoalan kemampuan finansial. Ada pula kekuatan intelektual, kematangan emosional, integritas, dan karakter yang membuat seseorang mampu membangun hubungan secara sehat.

Perempuan tidak harus menjadi sempurna untuk layak dihormati. Namun, kedua pihak memang perlu terus belajar menjadi pribadi yang mampu menghormati dan memperlakukan pasangannya dengan baik.